Desa Ganra

Kec. Ganra
Kab. Soppeng - Sulawesi Selatan

Info
Tetap Patuhi Protokol Kesehatan Dimana pun Anda Berada

Artikel

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)

Administrator

30 Juli 2020

240 Kali dibuka

STRUKTUR KPMD DESA GANRA

Nama Lengkap Jabatan Pendidikan No. SK

Darmawansah,S.Pd

Ketua

S1

34/KPTS/DGR/VII/2020

Rismawati

Anggota

SLTP

34/KPTS/DGR/VII/2020

Mardati

Anggota

SLTA

34/KPTS/DGR/VII/2020

Tujuan dibentuknya KPMD

Mendorong partisipasi dan gotong royong masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendaliannya dalam rangka melakukan pendampingan implementasi Undang Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dasar Pembentukan KPMD

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Pasal 4).

Tugas KPMD Secara Umum

  1. Secara umum bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong (Permendes No.3/2015, Pasal 18).
  2. Mengikuti pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.
  3. Mengumpulkan data-data yang diperlukan sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan desa.
  4. Menyebarluaskan dan mensosialisasikan Program-program pembangunan desa kepada masyarakat desa.
  5. Memastikan terlaksananya tahapan kegiatan program pembangunan di desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelestarian.
  6. Mendorong dan memastikan penerapan prinsip-prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabilitas setiap tahapan program pembangunan di desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan pertanggungjawabn dan pelestarian.
  7. Mengikuti pertemuan Forum KPMD.
  8. Membantu dan memfasilitasi proses penyelesaian masalah perselisihan di desa.
  9. Mengefektifkan penggunaan papan informasi di desa.
  10. Mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk dalam pengawasan.
  11. Mensosialisasikan sanksi dan keputusan lainnya yang telah ditetapkan dalam musyawarah antar desa dan musyawarah desa kepada masyarakat.

Tugas KPMD Secara Khusus

  1. Mendampingi Kepala Desa dalam hal pengorganisasian pembangunan Desa.
  2. Mengumpulkan data-data yang diperlukan sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan desa.
  3. Menumbuhkembangkan, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi aktif, dan swadaya gotong royong (meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Desa / Musdes).
  4. Menyebarluaskan dan mensosialisasikan program-program pembangunan desa kepada masyarakat dengan mengefektifkan penggunaan media informasi di desa (website, SMS, papan informasi, papan proyek/kegiatan, poster Dana Desa).
  5. Memastikan terlaksananya tahapan kegiatan program pembangunan di desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelestarian secara partisipatif, transparan dan akuntabel (memantau progres penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa/PPD, seperti dokumen RPJMDes, RKPDes dan APBDes).
  6. Mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk dalam pengawasan (mendirikan posko pengaduan masyarakat).
  7. Mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas KPMD (pelatihan IT di Puspindes, pelatihan tehnik perencanaan dan pelaksanaan pembangunan).

Peranan dan Fungsi KPMD

  1. Mitra Pemerintah Desa, yaitu mendampingi Kepala Desa dalam hal pengorganisasian pembangunan Desa (Permendes No.3/2015, Pasal 19).
  2. Pelopor, yaitu yang merintis atau memelopori gagasan-gagasan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  3. Penggerak, yaitu yang memotivasi, mendorong dan menggerakkan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat;
  4. Pembimbing, yaitu yang memfasilitasi, membelajarkan, memberi masukan atau mendampingi kelompok sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  5. Perencana, yaitu yang memroses perencanaan kegiatan secara partisipatif, mulai dari pendataan potensi, asset dan masalah, kebutuhan, prioritas dan rencana kegiatan pembangunan desa secara partisipatif;
  6. Perantara, yaitu yang menghubung-hubungkan antara berbagai kepentingan atau antara kebutuhan dengan sumber daya untuk kegiatan pembangunan partisipatif;
  7. Advokasi, yaitu memberikan advokasi dan atau mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan ataupun pelayanan dan mendorong para pembuat keputusan untuk mau mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat;
  8. Pelaksana, yaitu mengorganisir warga masyarakat dan melaksanakan hal-hal teknis didalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang belum dapat dilakukan oleh warga masyarakat;
  9. Pembaharu, yaitu yang memperbaiki atau memperbaharui kegiatan pemberdayaan masyarakat ke arah yang lebih baik atau lebih unggul.

Orientasi kerja KPMD

  1. Mengorganisasikan pembangunan desa melalui pengembangan kapasitas teknokratis dan pendidikan politik. Melakukan pengorganisasian pembangunan desa dalam proses teknokratis mencakup pengembangan pengetahuan dan keterampilan terhadap para pelaku desa dalam hal pengelolaan perencanaan, penganggaran, keuangan, administrasi, sistem informasi dsb. Melakukan pendidikan politik yang berorientasi pada penguatan active and critical citizen, yakni warga desa yang aktif, kritis, peduli, berdaulat dan bermartabat. Hal ini antara lain merupakan kaderisasi yang melahirkan kader kader baru yang militan sebagai penggerak pembangunan desa dan demokratisasi.
  2. Pendampingan yang dilakukan tidak boleh bersifat apolitik, tetapi harus berorientasi politik. Kapasitas teknokratis yang diemban oleh KPMD sangat penting tetapi tidak cukup untuk memperkuat desa, karena itu pendampingan oleh KPMD harus bersifat politik. Politik dalam konteks ini bukan dalam pengertian keterlibatan KPMD dalam perebutan kekuasaan di desa, melainkan kerja fasilitasi untuk memperkuat pengetahuan dan kesadaran anggota masyarakat desa tentang posisi dirinya sebagai warga desa yang sekaligus warga negara indonesia. Dalam ketangka kerja politik KPMD mendorong tumbuhnya sikap sukarela dalam diri warga desa yang terlibat aktif dalam urusan desanya. Dengan demikian kerja politik KPMD dimaknai sebagai upaya menegakkan hak dan kewajiban desa sekaligus upaya menumbuhkan dan menegakkan hak dan kewajiban warga desa. Pendekatan pendampingan oleh KPMD yang berorientasi politik ini akan memperkuat kuada rakyat sekaligus membuat sistem desa menjadi lebih demokratis dalam bingkai kedaulatan NKRI.
  3. Para kader yang tergabung dalam KPMD bukan hanya memfasilitasi pembelajaran dan pengembangan kapasitas, tetapi juga mengisi ruang ruang kosong yang identik dengan membangun jembatan sosial dan jembatan politik. Pada ranah desa ruang kosong vertikal adalah kekosongan interaksi dinamis antara warga, pemerintah desa, dan lembaga lembaga desa lainnya. Pada ranah yang lebih luas, ruang kosong vettikal adalah kekosongan interaksi antara desa dengan pemerintah supra desa. Karena itu kader kader KPMD adalah aktor yang membangun jembatan atau memfasilitasi engagement baik antara warga dengan lembaga lembaga desa maupun pemerintah desa, agar tercipta bangunan desa yang kolektif, inklusif dan demokratis.
  4. Pendampingan desa secara fasilitatif dari luar tidak cukup dilakukan oleh aparat negara dan para pelaku pendampingan profesional, tetapi juga perlu melibatkan pendamping pihak ketiga. Tak jarang dijumpai bahwa kader kader desa lebih kaya metodologi pendampingan ketimbang pendamping profesional. Pendamping profesional mungkin mampu mengembangkan kapasitas teknokratis, tetapi mengalami keterbatasan dalam melakukan kaderisasi terhadap kader desa. Oleh karenanya kader kader desa dalam KPMD harus direcognisi sebagai aktor pendampingan yang tepat untuk melakukan kaderisasi. Denfan berpijak pada prinsip negara yang padat, pemerintah dan pemda harus memfasilitasi dan membuka kesempatan seluas luasnya bagi kader kader KPMD untuk berjaringan dan bekerjasama dengan unsur unsur organisasi masyarakat sipil dan perusahaan. KPMD sudah saatnya berkolaborasi dengan NGOs lokal, yang mempunyai tradisi dan jaringan dengan NGOs nasional dan lembaga lembaga internasional, agar KPMD semakin mempunyai tradisi yang kuat dalam menerapkan pendekatan politik dalam pendampingan.
  5. Pendampingan yang lebih kokoh dan berkelanjutan jika dilakukan dari dalam secara emansipatif oleh kader desa. Pendampingan secara fasilitatif oleh pendamping profesional maupun pihak ketiga dibutuhkan untuk katalisasi dan akselerasi. Namun proses ini harus berbatas tidak boleh berlangsung secara berkelanjutan bertahun tahun. Selama proses pendampingan, pendekatan secara fasilitatif oleh pendamping profesional maupun pihak ketiga harus mampu menumbuhkan kadet kader desa yaitu KPMD yang piawai tentang ihwal desa, dan kadet kader KPMD lah yang akan melanjutkan pendampingan secara emansipatoris. Lebih lanjut KPMD akan menyebarkan jiwa dan watak kader keseluruh warga desa. KPMD memiliki spirit voluntaris. Tetapi sebagai bentuk apresiasi tidak ada salahnya kalau desa mengalokasikan insentif untuk para KPMD.
  6. Pendampingan tidak bersifat seragam dan kaku tetapi harus lentur dan kontekstual. Karakteristik desa berbeda satu dengan yang lain. Dengan mengingat dan mengacu pada azas recognisi dan subsidiaritas, pendamping harus menjalankan tugasnya dengan menyesuaikan diri pada konteks kultur masyarakat setempat.

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Aparatur Desa

Kepala Desa

ANDI WAHYU GUNAWAN, S.Sos.

Sekretaris Desa

AHMAD AFANDI, S.Pd.

Kaur Tata Usaha dan Umum

JUMARNI

Kaur Perencanaan

IRWAN, S.IP.

Kaur Keuangan

SUPRIADI, S.Kom.

Kasi Pemerintahan

SULFAIDAH, S.IP.

Kasi Pelayanan

ANDI SUDIRMAN

Kasi Kesejahteraan

NURLAELA

Kepala Dusun Bakke

MIRWANG

Kepala Dusun Ganra

MUHAMMAD TANG

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Ganra

Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Sinergi Program

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:363
Kemarin:537
Total:92.834
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:98.80.143.34
Browser:Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 2.239.690.779,00Rp 1.183.228.996,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 2.431.137.966,00Rp 1.132.172.487,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 191.447.187,00Rp 247.379.463,00

APBDes 2022 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 10.250.000,00Rp 10.250.000,00

Lain-lain Pendapatan Asli Desa

AnggaranRealisasi
Rp 0,00Rp 18.093.013,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 791.958.000,00Rp 409.839.840,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 78.504.631,00Rp 0,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.358.978.148,00Rp 745.046.143,00

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 943.018.155,00Rp 464.504.803,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 596.140.115,00Rp 239.710.700,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 367.322.313,00Rp 236.600.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 204.257.383,00Rp 161.656.984,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 320.400.000,00Rp 29.700.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-4.322551727005498
Longitude:119.9332031607628

Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng - Sulawesi Selatan

Buka Peta

Wilayah Desa